Oleh: D.Wijaya
Transformasi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada periode 2025–2026 menandai fase penting dalam sejarah perbankan mikro Indonesia. Gelombang merger yang semakin masif tidak dapat dilepaskan dari implementasi kebijakan Single Presence Policy (SPP) oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta kebijakan peningkatan modal inti yang semakin ketat.
Secara formal, agenda ini dikemas sebagai upaya memperkuat ketahanan industri, meningkatkan efisiensi, dan mendorong digitalisasi. Namun di balik narasi stabilitas tersebut, muncul pertanyaan kritis: apakah konsolidasi ini murni untuk penguatan sistem keuangan, atau justru menjadi pintu masuk logika kapitalistik dalam sektor perbankan mikro yang selama ini berbasis komunitas?
BPR/BPRS sebagai Bank Komunitas: Identitasnya Kemana
Sejak awal berdirinya, BPR/BPRS memiliki karakteristik berbeda dari bank umum. Kehadiran mereka berakar pada kebutuhan masyarakat lokal—terutama pelaku usaha mikro dan kecil—yang kerap tidak terjangkau layanan bank besar. Relasi antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial. Kedekatan geografis, pemahaman budaya lokal, dan fleksibilitas dalam menilai kelayakan kredit menjadi kekuatan utama model bisnis BPR/BPRS.
Karakter komunitas ini sering kali beriringan dengan keterbatasan struktural: skala usaha kecil, kapasitas teknologi terbatas, dan permodalan minim. Dalam konteks ekonomi modern yang semakin terdigitalisasi, kelemahan tersebut menjadi semakin nyata. Regulasi kemudian hadir dengan agenda konsolidasi sebagai solusi. Akan tetapi, solusi tersebut membawa konsekuensi yang tidak sederhana, menyisakan pertanyaan kemana identitas bank komunitas itu kedepan.
Dari perspektif kebijakan publik, konsolidasi memiliki dasar yang kuat. Fragmentasi industri BPR/BPRS yang sangat tinggi membuat pengawasan menjadi kompleks dan meningkatkan risiko kegagalan bank kecil. Dengan memperbesar skala melalui merger, regulator berharap tercipta institusi yang lebih efisien, memiliki manajemen risiko lebih baik, serta mampu berinvestasi dalam teknologi.
Dalam kerangka stabilitas sistem keuangan, langkah ini rasional. Krisis perbankan masa lalu menunjukkan bahwa bank kecil dengan tata kelola lemah dapat menjadi sumber risiko sistemik jika jumlahnya sangat banyak. Dengan demikian, kebijakan merger dapat dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan industri yang lebih sehat.
Namun rasionalitas teknokratis tersebut tidak sepenuhnya netral. Ia beroperasi dalam kerangka ekonomi yang menekankan efisiensi, skala ekonomi, dan akumulasi modal sebagai indikator keberhasilan. Di sinilah muncul ketegangan antara misi stabilitas dan dorongan kapitalistik. Lalu, industri BPR/BPRS yang dikenal sebagai Bank Komunitas, kemana kemudian Identitasnya itu? (Bersambung)
