Pemerintah masih membahas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar. Salah satunya menghitung dampak kenaikan BBM bersubsidi secara cermat.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho mengatakan, perhitungan cermat dilakukan karena kenaikan BBM berdampak luas. Misalkan terjadi polemik di tengah masyarakat, sebagaimana kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu.
“Pemerintah berhasil itu adalah pemerintah yang masyarakatnya bisa mendapatkan kebutuhannya,” katanya kepada Pro3 RRI, Kamis (25/8/2022). “Pemerintah tidak akan semena-mena menghilangkan subsidi kalau masih ada masyarakat yang membutuhkan.”
Selain polemik, tambahnya, pemerintah juga mempertimbangkan ada tidaknya risiko inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Jika ada inflasi, pemerintah juga harus mempertimbangkan seberapa besar daya beli masyarakat, serta tingkat pertumbuhan ekonomi.
“Kita mempertimbangkan, kalau dinaikin akan menambah rangkaian miskin atau kemiskinan rakyat Indonesia atau tidak,” ujarnya. “Ini hitung-hitungannya selain juga multidimensi, juga kompleksitasnya tinggi.”
Bukan hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan dampak sosial jika harga BBM bersubsidi dinaikan. Di antaranya kecemburuan sosial, karena masih ada masyarakat mampu yang membeli BBM bersubsidi.
“Dari sisi keamanan, bapak Presiden kan pernah berseloroh, saya pernah naikkan Rp500 demo sampai 3 bulan,” ucapnya. “Kita menghitung juga apabila ada demo, kita bisa antisipasi nggak.”
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran subsidi energi hanya Rp502 triliun. Pemerintah pun mempertimbangkan sejumlah opsi agar subsidi BBM tidak membengkak, termasuk menaikkan harga BBM. (Sumber:rri.co.id)
