OLeh: D.Wijaya
“Rural Bank Dialogue 2025” yang diselengarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 28/10/2025, di Padma Legian Resort Legian, Badung-Bali, menghadirkan pengurus BPR/BPRS di Seluruh Bali. Hadir Kepala Kantor Perwakilan LPS II, Bambang S. Hidayat, dalam sambutannya menyebut, “antusiasme peserta, sebagai gambaran kuat LPS hadir untuk membangun dan memperkuat industri BPR/BPRS,” katanya. Disebutkan juga bahwa Rural Bank Dialogue hari ini memenuhi permintaan industri, DPD Perbarindo Bali untuk membahas pengalihan hak tagih piutang, cesie,” tambahnya.
LPS menilai bahwa perkembangan kondisi industri BPR/BPRS di Bali, khususnya kredit dan Dana Pihak Ketiga BPRK masih menunjukkan tren yang positif, sedangkan pertumbuhan pembiayaan dan DPK BPRS mengalami kontraksi secara tahunan. Dijelaskan juga sektor perdagangan memiliki porsi NPL/NPF tertinggi yaitu 29,21% dari total NPL/NPF kredit/pembiayaan BPR/BPRS secara nasional.
Tren peningkatan Gross NPL/NPF BPR/BPRS terjadi pasca relaksasi restrukturisasi telah berakhir pada Maret 2024. Hal ini mengindikasikan pemulihan kondisi debitur BPR/BPRS, dalam hal ini segmen UMKM, masih membutuhkan waktu dan penanganan lebih lanjut. Penyisihan kerugian atas kredit bermasalah di BPR/BPRS yang tercermin pada coverage CKPN terhadap NPL dan NPF masih relatif rendah yakni sebesar 29,21% (BPR) dan 24,89% (BPRS-Sep25).
Penerapan tata kelola dan pengelolaan risiko yang masih harus ditingkatkan* disamping upaya pemenuhan kebutuhan SDM baik dari segi kuantitas maupun kompetensi. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus fraud dan kredit macet pada BPR/BPRS yang dilakukan CIU.
Pada sesi diskusi, penulis menyampaikan usulan, “bagaimana jika LPS hadir lebih awal jauh sebelum Bank ditutup, dengan cara mengambil alih kredit-kredit bermasalah, macet, melalui unit asset manajemen, cessie misalnya, hal ini tentu akan menyelamatkan industri, tidak ada lagi yang ditutup ijin usahanya.” (D.Wijaya/gumikbali.co.id)
