Komisi VI DPR RI meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mempersulit pelaku UMKM di Tanah Air. Terutama, dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).<\/p>\n
“Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan,” kata anggota Komisi VI DPR Amin AK dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (5\/8\/2024).<\/p>\n
Amin mengungkapkan, KUR untuk UMKM telah digaransi oleh instansi penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo. Atas dasar itulah, bank plat merah jangan mempersulit pemberikan KUR kepada UMKM.<\/p>\n
“UMKM posisinya sangat strategis, ada 64 jutaan orang yang terlibat di dalamnya. Di mana sektor usaha rakyat itu mampu menyerap tenaga kerja bisa sampai 97 persen,” ucapnya.<\/p>\n
Kemudian, kata Amin, dari sisi kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara lewat PDB mencapai lebih dari 60 persen. Bank Himbara harus melihat, UMKM saat ini tengah mengalami berbagai tantangan, seperti serbuan produk-produk luar negeri.<\/p>\n
“Harus terus kawal dan ingatkan Himbara terkait KUR ini. Memang harus ada edukasi dari bank Himbara sehingga solusi bersama yang memuaskan seluruh pihak,” ujarnya.\u200b<\/p>\n
Komisi VI DPR RI meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mempersulit pelaku UMKM di Tanah Air. Terutama, dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).<\/p>\n
“Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan,” kata anggota Komisi VI DPR Amin AK dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (5\/8\/2024).<\/p>\n
Amin mengungkapkan, KUR untuk UMKM telah digaransi oleh instansi penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo. Atas dasar itulah, bank plat merah jangan mempersulit pemberikan KUR kepada UMKM.<\/p>\n
“UMKM posisinya sangat strategis, ada 64 jutaan orang yang terlibat di dalamnya. Di mana sektor usaha rakyat itu mampu menyerap tenaga kerja bisa sampai 97 persen,” ucapnya.<\/p>\n
Kemudian, kata Amin, dari sisi kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara lewat PDB mencapai lebih dari 60 persen. Bank Himbara harus melihat, UMKM saat ini tengah mengalami berbagai tantangan, seperti serbuan produk-produk luar negeri.<\/p>\n
“Harus terus kawal dan ingatkan Himbara terkait KUR ini. Memang harus ada edukasi dari bank Himbara sehingga solusi bersama yang memuaskan seluruh pihak,” ujarnya.\u200b (Sumber: rri.co.id)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Komisi VI DPR RI meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak mempersulit pelaku UMKM di Tanah Air. Terutama, dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan,” kata anggota Komisi VI DPR Amin AK dalam keterangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3782,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36,22],"tags":[],"class_list":["post-3781","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-umkm"],"yoast_head":"\n