Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bantalan dari dana pengalihan subsidi energi BBM. Total bansos yang disalurkan mencapai Rp 24,17 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi langkah tersebut dengan menyatakan itu bisa menekan angka inflasi. Ini berkaca dari situasi kenaikan BBM sekitar 2013-2014 lalu di mana angka kemiskinan tidak bertambah.
“Kita punya pengalaman bagus di mana angka kemiskinan tidak terdampak,” kata Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi. Dia menyatakan hal itu pada dialog dengan RRI Pro 3, Jumat (2/9/2022). Lebih jauh Windhiarso mengungkapkan, kenaikan harga BBM pada 2005 menyebabkan inflasi naik dari 6,40 persen menjadi 17,11 persen. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya bantalan ekonomi pada waktu itu.
“Memang kenaikan BBM saat itu memicu inflasi yang lumayan tinggi,” ujarnya. Pada saat itu, lanjut Windhiarso, program semodel bansos memang belum ada. Jadi, tidak heran jika kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005 mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan. “Tepatnya dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen,” katanya.
Meski begitu, Windhiarso memastikan BPS akan melakukan kajian lebih dalam melalui survei sosial ekonomi nasional pada September 2022. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dampaknya kepada garis kemiskinan seiring realisasi kenaikan pendapatan masyarakat.(Sumber: rri.co.id)
