KLUNGKUNG – Semarak penyelenggaraan TDP Festival 2026 di Alun-Alun Ida I Dewa Agung Jambe, Klungkung, pada 6–8 November 2026, mendapat apresiasi dari Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit, S.H. Menurutnya, festival yang diselenggarakan BPR Tri Darma Putri tersebut bukan sekadar menjadi ajang promosi dan hiburan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kuatnya kolaborasi antarpelaku ekonomi daerah.
Ketut Komplit yang ditemui di sela-sela kegiatan festival menilai, keterlibatan berbagai elemen, mulai dari pelaku UMKM, industri BPR, lembaga keuangan koperasi hingga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta masyarakat di Kabupaten Klungkung, menunjukkan bahwa ruang kolaborasi yang dibangun BPR Tri Darma Putri berjalan dengan sangat baik.
“Festival ini sangat meriah dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari UMKM, industri BPR, lembaga keuangan koperasi hingga LPD yang ada di Klungkung. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang dibangun BPR Tri Darma Putri berjalan sangat baik,” ungkapnya.
Ia menilai, pola kolaborasi semacam ini penting untuk terus dikembangkan karena mampu mempertemukan berbagai potensi ekonomi lokal dalam satu ruang kegiatan. Tidak hanya memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperkenalkan produk dan memperluas pasar, tetapi juga memperkuat hubungan antarlembaga keuangan yang selama ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat.
Tata Kelola Menjadi Fondasi Optimisme BPR
Ketika ditanya mengenai prospek dan perkembangan industri BPR ke depan, Ketut Komplit yang juga menjabat sebagai Komisaris BPR Bank Nusamba Balinusra menyampaikan pandangan optimistis. Menurutnya, industri BPR tetap memiliki prospek yang baik sepanjang seluruh pelaku industri mampu menjaga kualitas tata kelola perusahaan, menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta menjalankan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Baginya, tantangan industri BPR ke depan memang tidak ringan. Perubahan lingkungan bisnis dan tuntutan pengelolaan lembaga keuangan yang semakin kompleks mengharuskan setiap BPR untuk terus memperkuat fondasi internal perusahaan. Karena itu, tata kelola yang baik tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan regulator, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kerja dan pengambilan keputusan di setiap organisasi BPR.
Ia menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko dan kepatuhan merupakan dua aspek penting yang harus berjalan beriringan dengan tata kelola perusahaan. Dengan fondasi tersebut, BPR akan memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga kualitas usahanya, mempertahankan kepercayaan masyarakat, sekaligus menghadapi berbagai dinamika dan tantangan industri jasa keuangan.
Optimisme tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa masa depan BPR tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan aset, meningkatkan penyaluran kredit, atau memperluas pangsa pasar. Lebih dari itu, keberlanjutan industri sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, integritas manajemen, serta konsistensi seluruh insan BPR dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri jasa keuangan, BPR tetap memiliki ruang strategis untuk tumbuh dan berkembang, terutama melalui kedekatannya dengan masyarakat, UMKM, serta potensi ekonomi lokal. Dengan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang memadai, dan kepatuhan yang konsisten, industri BPR diharapkan semakin tangguh dan mampu menjalankan perannya sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan.(D.Wijaya/Gumikbali.co.id)
